Dewan Jabar Pertanyakan Kepentingan Penjualan Bandara Kertajati

Jabarekspres – Rencana penjualan kepemilikan Bandara Kertajati kepada investor asing dari Arab Saudi dan India menadapat sorotan dari Anggota DPRD Jabar Komisi IV Daddy Rohanady.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan itu mengaku, kabar tersebut sudah terdengar lama. Bahkan setelah banyak media yang memberitakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Budi Karya Sumadi mrenawarkan operasional Bandara Kertajati ke investor asing.

Daddy mempertanyakan mengenai nilai yang layak untuk harga Bandara Kertajati itu. Sebab, selama ini Bandara Kertajati merupakan Bandara besar sudah menelan anggara besar dan menjadi kebanggaan warga Jabar.

BACA JUGA: Bandara Kertajati Ditawarkan ke Arab Saudi dan India

Pertanyaan lainnya adalah, gagasan itu justru muncul ketika Tol Cisumdawu segera dioperasikan. Padahal, belum rampungnya Tol Cisumdawu menjadi hambatan utama mengakses BIJB Kertajati.

Namun, setelah rencana segera beroperasinya Tol Cisumdawu akan membuat BIJB Kertajati seharusnya layak dipertahanyak dan tidak dijual ke investor asing

‘’Jadi kami mempertanyakan mengenai manfaat apa yang akan diperoleh dari penjualan Bandara Kertajati itu,’’ kata Daddy dalam keterangannya kepada Jabarekspres, Senin, (21/1).

BACA JUGA: Diterjang Badai Skat Gymsum Bandara Kertajati Ambruk, Begini Penjelasannya!

Meski begitu, Daddy memastikan rencana penjualan Bandara Kertajati pasti sudah menjadi pertimbangan pemerintah pusat.

Menurutnya, terkait rencana penjualan Bandara Kertajati, sejauh ini belum ada informasi detail yang disampaikan ke DPRD Jabar.

Bahkan, mengenai nasib PT BIJB Kertajati yang merupakan pemegang saham mayoritas belum terdengar informasinya.

BACA JUGA: Bandara Kertajati Harus Jadi Solusi Bukan Legacy, Apalagi Prasasti

Permasalahan lain yang menjadi pertanyaan adalah mengenai nasib lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah dibebaskan mencapai 1.040 hektar. Namun untuk penyertaan modal berupa aset lahan tercatat hanya 300 hektar.

Politisi Partai Gerindra ini meniai, kebijakan yang diambil pemerintah pusat pasti sudah mempertimbahkan plus dan minusnya.

‘’Ini bisa jadi hal itu dilakukan, salah satunya, karena manajemen yang ada dianggap tidak mampu mengembangkan bandara tersebut,’’ kata Daddy.

BACA JUGA: Ironis! Patimban Dibuka,  Kertajati Jadi Tempat Foto Preweding

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan